Penggunaan drone tanpa izin di kawasan acara internasional menjadi perhatian serius dalam aspek keselamatan dan keamanan penerbangan. Hal tersebut terlihat dalam persiapan pengamanan MotoGP Mandalika 2026, ketika Satuan Tugas Antipesawat Nirawak mulai disiagakan di kawasan Sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat.
Satgas yang melibatkan personel Korps Brimob Mabes Polri tersebut bertugas mengantisipasi aktivitas drone ilegal yang berpotensi memasuki kawasan pengamanan selama berlangsungnya ajang balap internasional.
Dalam pelaksanaannya, petugas menyiapkan dua pendekatan penanganan. Pertama, penggunaan teknologi jamming untuk mengganggu sinyal GPS dan frekuensi komunikasi drone. Kedua, penggunaan sistem Return to Home (RTH) untuk mengarahkan drone kembali ke titik awal penerbangannya.
Langkah pengamanan tersebut bertujuan melindungi pebalap, ofisial, penonton, serta seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan MotoGP.
Fenomena ini menunjukkan bahwa meningkatnya popularitas teknologi UAV juga menghadirkan tantangan baru bagi industri penerbangan dan pengelola kawasan publik. Drone yang diterbangkan tanpa izin dapat mengganggu operasi udara, menciptakan risiko tabrakan, bahkan membahayakan keselamatan manusia.
Penggunaan sistem antidrone menjadi salah satu bagian penting dari pengembangan ekosistem keamanan penerbangan Indonesia, terutama untuk melindungi kawasan strategis dan kegiatan berskala internasional.